RATUSAN BANSER BANYUMAS DEMO AKUISISI RSI oleh MUHAMMADIYAH

FOTO: Ratusan Anggota Banser NU Banyumas menggelar aksi damai di halaman PN Purwokerto, hari Kamis (28/01/16). Mereka memprotes Muhammadiyah yang menurutnya telah mengakuisisi RSI Purwokerto secara tidak benar.

PURWOKERTO; Ratusan Bariasan Ansor Serbaguna Kabupaten Banyumas dan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama , mendomo PP Muhammadiyah dan PDM Muhammadiyah Banyumas karna dinilai telah mencaplok Rumah Sakit Islam Purwokerto secara tidak sah. Demo dilakukan di depan kantor Bupati Banyumas dan Halaman Pengadilan Negeri Purwokerto, Kamis siang (28-01-2016). 

Dalam press releasnya pendemo mengatakan, pengambil alihan RSI itu kita lihat sebagai sebuah pelanggaran hukum dan sarat kepentingan kelompok serta golongan. Pengurus yayasan RSI nampak sekali melupakan bahkan telah menghianati amanah pendirian RSI yang merupakan hasil swasembada kaum muslimin di seluruh Banyumas bukan oleh golongan / kelompok tertentu termasuk muhammadiyah. 

"Layak dipandang sebagai sebuah persekongkolan licik antara pembina Yayasan Rumah Sakit  dengan UMP (uaniversitas muhammdiyah purwokerto) karna person pengurusnya adalah orang -orang yg sama", kata Juru Bicara , Taufik Hidayatulloh , Pengurus Banser Banyumas dalam orasinya di halaman Gedung PN Purwokerto.  

Dalam pernyataan sikapnya Banser dan elemen NU yang lain menegaskan, menolak tegas akuisisi RSI purwokerto oleh Muhammadiyah dan UMP. Kemudian mereka juga mendukung sepenuhnya gugatan hukum oleh pihak tertentu terhadap oknum oknum yayasan RSI , Muhammadiyah dan UMP yg telah mengambil alih Kepemilikan RSI dari Yayasan. Banser meminta kepada pihak Pengadilan negeri Purwokerto untuk Menegakkan Supremasi hukum dalam menangani kasus Pengalihan dan akuisisi RSI ini.

Sebagaimana diketahui , PP Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Banyumas, Rektor UMP, Dekan Fak Kedokteran UMP dan Pengurus Yayasan RSI Purwokerto mulai dari Pembina , Pengawas hingga jajaran pengurus lainnya, digugat oleh dua oarng pengurus yayasan itu sendiri karna dinilai telah melanggar hukum. Pelanggaran hukum tersebut yakni mengalihkan aset Yayasan berupa RSI ke Muhammadiyah dan UMP. Dua orang pengurus yang menggugat itu adalah, Edy Purnomo dan dr.Daliman. 

PP Muhammadiyah di Yogyakarta dan PDM juga UMP telah membuat Surat Keputusan pada tahun 2014 lalu yang menyatakan bahwa RSI Purwokerto adalah miliknya dan akan digunakan sebagai RS pendidikan Fak Kedok.UMP. 

Hal itu kemudian diprotes keras oleh sekitar 200 karyawan RSI dan warga Banyumas yanag merasa telah membangun RSI pada tahun 1984 . RSI tersebut menurut Banser dibangun seutuhnya oleh masyarakt Banyumas dengan tarikan massif infak di sekolah-sekolah , PGRI dan unsur masyarakat lain atas dasar SK Bupati Roejdito tahun 1980-an. 

Lawyer penggugat yakni Sugeng Riyadi mengatakan, gugatannya sudah siap disidangkan . "Para pihak sudah dipanggil untuk sidang namun pihak tergugat termasuk PP dan PDM Muhammadiyah dan UMP tidak ada yang datang. Kita akan menunggu sidang berikutnya", kata Sugeng Riyadi kepada pers, Kamis.  

Ia mengatakan, menurut UU Yayasan, No.28 tahun 2004 ,  Kekayaan Yayasan baik berupa uang ataupun barang dan kekayaan bentuk lainnya tidak boleh dialihkan kepada pihak atau lembaga lain. "Oleh karna itu kita gugat Pengurus Muhammadiyah, para pembina dan pengurus RSI yang bersekongkol ini . Tuntutannya RSI dikembalilan seperti semula sebagai milik Yayasan, bukan milik Muhammadiyah dan UMP", kata Sugeng. 

Sementara itu, Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, Ibnu Hasan dalam konferensia persnya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa RSI Purwokerto adalah milik Muhammadiyah. Hal itu didasarkan atas surat perintah dari PP Muhammadiyah tahun 1980-an kepada beberapa orang yang kemudian menjadi dewan pendiri RSI Purwokerto. ###

Kritikan Jend. Moeldoko Terhadap BANSER

Jend. Moeldoko dengan Prajuritnya. foto: merdeka.com

Tidak tau apa sebabnya, tiba-tiba Banser menjadi sasaran sindiran Panglima TNI, Jend. Moeldoko ketika melakukan sidak kepada anak buahnya di Papua Barat belum lama ini. Ia meminta kepada prajuritnya untuk  disiplin dalam bertugas. Jika tidak disiplin maka dinilainya sama dengan Banser. 

Kritikan Panglima TNI terhadap Banser soal kedisiplinan ini layak direnungkan oleh semua jajaran Banser. Barangkali memang benar selama ini pasukan elit NU  sering tidak disiplin. Jadi belum tentu juga kritikannya itu karna rasa tidak suka terhadap Banser. Boleh jadi sebaliknya, justeru saking cintanya kepada Banser di Republik ini. Bisa jadi karna Pak Moeldoko melihat  posisi Banser itu penting namun sayangnya kurang disiplin dalam menjalankan tugas sehingga perlu diingatkan. 

Hanya persoalannya memang tidak sesederhana itu terkait dengan efek dari kritikan Pak Jenderal ini. Banser banyak yang tersinggung seolah-seolah tidak dihargai dan dipandang sebelah mata oleh TNI. Bahkan salah satu petinggi elit Banser yakni, Khotibul Umam Wiranu, yang kini menjadi politisi Demokrat di DPR RI , juga angkat bicara. Ia  mempertanyakan kritikan Moeldoko itu dan balas mengkritik dengan pertanyaan, apakah Pak Moeldoko pernah ikut berperang melawan penjajah sehingga berani merendahkan Banser ? 

Dan krtikikan Pak Moeldoko ini memang cukup mengejutkan, karna di berbagai daerah tidak pernah muncul ada perselisihan antara TNI dan Banser. Yang ada justru sebaliknya, keduanya sering-sering beriringan harmonis dan bekerja sama mengamankan negara ini dalam banyak moment penting. Seperti yang baru saja kita lewati pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2015. Banyak Banser secara suka rela turun tangan ikut mengamankan negeranya.

Nah ada apakah dengan Pak Moeldoko dengan Banser ? Ini yang masih menjadi pertanyaan para Banser dan aktifis NU lainnya , mengapa Banser yang menjadi sasaran pelampiasan tidak disiplin. Mengapa bukan satgas dari unsur lain. Biarlah Pak Moeldoko yang akan menjelaskan. 

Jika pernyataan itu tidak segera dibenahi , tentu saja  bisa mengganggu hubungan baik antara TNI dan Banser yang selama ini sudah terjalin dengan baik. 

Pak Moledoko sepertinya perlu membuka lembaran sejarah di Tanah Air ini, tidak usah terlalu lebar, misalnya pada peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya.  Banser berperan sangat vital dan menjadi posisi terpenting dalam memimpin pasukan rakyat melawan pasukan sekutu dalam perang 10 Nopember itu. Banser bertempur habis-habisan mengusung semangat Jihad dengan berbekal restu para Kyai NU dan senjata seadanya ketika itu. Dua jenderal terbaik Inggris sebagai pemimpin Sekutu tewas ketika itu berikut puluhan ribu tentara terlatihnya oleh Banser ,  santri dan rakyat Surabaya. Padahal perlawanan kaum Nahdliyin ini tidak dibantu oleh pasukan resmi TNI ketika itu. 

Presiden Soekarno ketika itu tidak berani melawan sekutu karena secara matematis TNI tidak akan mungkin menghadapi Sekutu yang senjatanya sangat lengkap. Namun tidak dengan Banser yang dengan semangat Ihlas menjalankan keputusan Resolusi Jihad NU saat itu pantang mundur menghadapi tentara Sekutu. Tiga Minggu pertempuran Surabaya berlangsung, sekitar 50 ribu pasukan sipil (Banser, TKR, Rakyat Surabaya)  menjadi syuhada melawan penjajah.Sejarah membuktikan bahwa  Banser NU telah mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat itu dalam pertempuran 10 Nopember. Tanpa Resolusi Jihad NU, tanpa kobaran semangat Jihad Banser , tidak akan pernah ada peristiwa heroik 10 Nopember di Surabaya.  

Oleh karna itu, tentu sakan sangat menyinggung perasaan Banser jika Pak Moeldoko hanya melihat satu sisi negativ saja dari apa yang ada pada diri Banser, sementara peran besarnya dilupakan. Oleh karna itu memang perlu koreksi diri dari semua pihak baik Banser maupun TNI agar hal-hal yang lebih buruk tidak terjadi atas penilaian Pak Moeldoko terhadap Banser ini. Kerenggagan atas keduanya jelas tidak produktif untuk Kesatuan Bangsa  di tengah keduanya sama-sama ada dalam pihak yang sedang dilecehkan oleh kelompok militan ISIS. Yang kita inginkan adalah sebaliknya hubungan baik dan semakin kuat erat antara TNI dan Banser demi keutuhan bangsa.

Jika benar Banser banyak tidak disiplin, bukankah akan lebih baik Pak Moeldoko mendekati Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid dan menawarkan pelatihan geratis bagi Banser. Mengapa Geratis, karna Banser selama ini bekerja dan bertugas menjalankan visi-misinya diantaranya, NKRI Harga Mati tidaklah dibayar negara. Mereka ikhlas demi rasa cinta tanah air yang merupakan bagian dari Ideologi Aswaja milik NU. 

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko melakukan Inspeksi Mendadak  di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti  di Jalan Basuki Rahmat KM 10, Kabupaten Sorong Papua Barat, Senin (29/12/14).

Sidak itu menurutnya bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan dan kedisiplinan para prajurit TNI yang berada di Batalyon 752/Vira Yudha Sakti dalam menghadapi tugasnya di daerah perbatasan.

Dalam rilis yang dikirimkan Puspen TNI, ke sejumlah media, Panglima TNI memberikan pengarahan kepada 252 prajurit 752/Vira Yudha Sakti. Dalam pengarahannya Moeldoko mengatakan, saat ini ada kecenderungan disiplin prajurit semakin merosot.

Kalau prajurit TNI sudah tidak memiliki disiplin maka kata Moeldoko  mereka sama saja dengan banser, hal itu akan sangat membahayakan karena prajurit TNI dilengkapi senjata.

Lebih lanjut ditegaskan Panglima TNI, yang membedakan prajurit TNI dengan para satgas-satgas atau banser adalah Peraturan Militer Dasar (Permildas).

Prajurit TNI diminta tidak ada yang main-main dengan Permildas dan tidak ada yang dikurangi. Beberapa tempat yang disidak oleh Panglima TNI di antaranya adalah fasilitas yang digunakan prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari seperti barak tempat tidur, tempat makan dan MCK.###